14 Soal Akuntansi Kesehatan Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Akuntansi Kesehatan
![](https://1.bp.blogspot.com/-yE5dvFlQExg/XnYIMGKJ0bI/AAAAAAAAA8s/2Dn0RC-9IgAeiEJIMRcH4CM5Tci_UnXtgCLcBGAsYHQ/s1600/Image.png)
1. Berikut yang termasuk staf medis menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 1996 adalah …
A. Penyuluh.
B. Ahli gizi.
C. Manajer SDM medical centre.
D. Akuntan rumah sakit.
A. Penyuluh.
B. Ahli gizi.
C. Manajer SDM medical centre.
D. Akuntan rumah sakit.
Jawaban:
B. Ahli gizi.
2. Pembayaran pelayanan jasa kesehatan yang dilakukan dalam jumlah tetap per orang selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun disebut dengan metode pembayaran ...
A. Kapitasi.
B. Anggaran global.
C. Case-mix.
D. Per item.
A. Kapitasi.
B. Anggaran global.
C. Case-mix.
D. Per item.
Jawaban:
A. Kapitasi.
3. Biaya tetap yang jumlahnya dipengaruhi oleh keputusan manajemen organisasi pelayanan, disebut dengan biaya tetap….
A. Relevan.
B. Terkendali.
C. Standar.
D. Discretionary.
Jawaban:
D. Discretionary.
4. Anggaran kesehatan dapat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, artinya ….
A. Alat memotivasi manajer organisasi kesehatan dan staf nya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien.
B. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi massa lain harus bisa terlibat dalam proses penganggaran kesehatan.
C. Alat untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.
D. Pengukuran pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran kesehatan
Jawaban:
D. Pengukuran pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran kesehatan.
5. Penekanan konsep ‘good governance’, menurut Agere (2000) adalah pada prinsip ….
A. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
B. Transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan.
C. Ketepatan waktu, akuntabilitas, dan partisipasi.
D. Akurasi, keterbukaan, dan partisipasi
Jawaban:
A. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
6. Pengelolaan keuangan organisasi kesehatan haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat, merupakan prinsip penganggaran kesehatan secara ….
A. Berhati-hati.
B. Demokratis.
C. Transparan.
D. Akuntabel.
Jawaban:
D. Akuntabel.
7. Yang dimaksud dengan produktivitas pelayanan kesehatan yang harus dipertimbangkan dalam penetapan tujuan suatu organisasi kesehatan, adalah …
A. Menghitung jumlah penyakit yang bisa disembuhkan dan jumlah orang yang sembuh dan tak
kembali lagi dengan permasalahan yang sama.
B. Menghitung jumlah penyakit dan jumlah orang yang kembali lagi dengan permasalahan yang sama.
C. Perubahan kesehatan individu, kelompok orang atau populasi yang disebabkan intervensi atau serangkaian intervensi.
D. Perubahan gaya hidup individu, kelompok orang atau populasi yang disebabkan intervensi atau serangkaian intervensi.
A. Menghitung jumlah penyakit yang bisa disembuhkan dan jumlah orang yang sembuh dan tak
kembali lagi dengan permasalahan yang sama.
B. Menghitung jumlah penyakit dan jumlah orang yang kembali lagi dengan permasalahan yang sama.
C. Perubahan kesehatan individu, kelompok orang atau populasi yang disebabkan intervensi atau serangkaian intervensi.
D. Perubahan gaya hidup individu, kelompok orang atau populasi yang disebabkan intervensi atau serangkaian intervensi.
Jawaban:
A. Menghitung jumlah penyakit yang bisa disembuhkan dan jumlah orang yang sembuh dan tak kembali lagi dengan permasalahan yang sama.
8. Salah satu pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan kesehatan adalah dengan alur teknis perencanaan yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Hal ini merupakan pendekatan alur proses …
A. Partisipatif.
B. Legislatif.
C. Eksekutif.
D. Teknokratis.
A. Partisipatif.
B. Legislatif.
C. Eksekutif.
D. Teknokratis.
Jawaban:
D. Teknokratis.
9. Ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, secara langsung maupun secara tidak langsung melalui rumah sakit dan puskesmas maupun perguruan tinggi merupakan pengertian .…
A. Standar kesehatan.
B. Jaminan kendali mutu kesehatan.
C. Standar pelayanan minimal kesehatan.
D. Prosedur baku layanan.
Jawaban:
C. Standar pelayanan minimal kesehatan.
10. Derajat kesehatan yang akan dihasilkan dalam jangka menengah dan jangka panjang merupakan kualitas …
A. Output kesehatan.
B. Prestasi kesehatan.
C. Outcome kesehatan
D. Visi kesehatan.
A. Output kesehatan.
B. Prestasi kesehatan.
C. Outcome kesehatan
D. Visi kesehatan.
Jawaban:
C. Outcome kesehatan
11. Tujuan utama pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) adalah …
A. Mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu negara.
B. Mengukur dampak kebijakan/kemajuan ekonomi terhadap kualitas hidup.
C. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
D. Meningkatkan tingkat harapan hidup manusia.
Jawaban:
B. Mengukur dampak kebijakan/kemajuan ekonomi terhadap kualitas hidup.
12. Menurut PBB, indeks pembangunan manusia (IPM) terdiri dari indeks ….
A. Pendidikan, GDP, dan harapan hidup.
B. Kebutuhan hidup, ekonomi, dan harapan hidup.
C. Kematian ibu dan bayi, GDP, dan pendidikan.
D. Daya beli, pendidikan, dan kesehatan.
Jawaban:
A. Pendidikan, GDP, dan harapan hidup.
13. Memastikan pihak otoritas kesehatan (kementerian kesehatan) untuk menyediakan organisasi kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, bagi semua pasien, merupakan bagian dari perencanaan kesehatan melalui pendekatan ….
A. Sumber daya manusia.
B. Analisis manfaat dan biaya.
C. Permintaan sosial.
D. Hirarki kebutuhan.
Jawaban:
C. Permintaan sosial.
14. Program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan), baik di dalam masyarakat sendiri, maupun dalam organisasi dan lingkungannya merupakan pengertian tindakan kesehatan yang bersifat …
A. Preventif.
B. Promotif.
C. Kuratif.
D. Rehabilitatif.
Jawaban:
B. Promotif.