69 Soal (Pilgan) Hukum Acara Perdata Beserta Jawaban
Contoh Soal PG Tentang Hukum Acara Perdata
24. Pihak ketiga yang merasa sebagai .Pemilik dari barang yangsedang disengketakan di Pengadilan Negeri, dan ia ingin membela haknya, maka ia dapat masuk dalam perkara tersebut yang sedang berjalan, hal ini dalam praktek Peradilan disebut:
A. Tussenkomst
B. Derden Verzet
C. Intervensi.
D. Vrijwaring.
Jawaban:
A. Tussenkomst
25. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus mendapat surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa sebab ....
A. Wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
B. Wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
C. Wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
D. Wakil kelompok seorang advokat
Jawaban:
B. Wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
26. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim dapat menyatakan ….
A. Hakim menjatuhkan putusan gugatan gugur
B. Hakim menjatuhkan putusan verstek
C. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
D. Tergugat dikalahkan
Jawaban:
B. Hakim menjatuhkan putusan verstek
27. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat dapat mengajukan ….
A. Rekonvensi
B. Kasasi
C. Banding
D. Verzet
Jawaban:
D. Verzet
28. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
A. Sema No 1 Tahun 2008
B. Perma No 2 Tahun 2009
C. Perma No 3 Tahun 2009
D. Perma No 1 Tahun 2008
Jawaban:
D. Perma No 1 Tahun 2008
29. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". Hal tersebut merupakan mencerminkan asas hukum acara perdata yang berupa .......
A. Verhandlungsmaxime
B. Ius Curia Novit
C. Audi et alteram partem
D. Verhandlungsmaxime
Jawaban:
D. Verhandlungsmaxime
30. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh ......
A. Mahkamah Agung RI
B. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
C. Komisi Hukum Nasional
D. Komisi Yudisial
Jawaban:
B. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
31. Yang dimaksud dengan Eksekusi adalah ........
A. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
B. Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
C. Suatu upaya yang diberikan oleh hukum kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
D. Upaya hukum istimewa
Jawaban:
A. Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
32. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ....
A. Pasal 226 HIR
B. Pasal 225 HIR
C. Pasal 224 HIR
D. Pasal 223 HIR
Jawaban:
B. Pasal 225 HIR
33. Di bawah ini yang merupakan praktik eksekusi riil dalam perkara perdata adalah .........
A. Penetapan suatu akta
B. Perubahan merek dagang
C. Pengosongan rumah atau bangunan
D. Perubahan nama
Jawaban:
C. Pengosongan rumah atau bangunan
34. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan rbg sebanyak ....
A. 1 Jenis
B. 2 Jenis
C. 3 Jenis
D. 4 Jenis
Jawaban:
B. 2 Jenis
35. Lelang menurut peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
A. Lelang balindo
B. Lelang suka rela
C. Lelang wajib
D. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawaban:
D. Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
36. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan .....
A. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
B. Undang-Undang No 4 tahun 2004
C. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
D. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawaban:
A. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
37. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah .....
A. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
B. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
C. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
D. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawaban:
D. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
38. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
A. Khusus untuk pengangkatan anak
B. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
C. Hanya dalam peradilan voluntair
D. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawaban:
C. Hanya dalam peradilan voluntair
39. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah ......
A. Diperbaiki
B. Putusan dapat ditangguhkan
C. Batal demi hukum
D. Dapat dibatalkan
Jawaban:
C. Batal demi hukum
40. Upaya hukum Banding dimaksudkan untuk .....
A. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
B. Melawan putusan verstek
C. Melawan putusan pengadilan agama
D. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawaban:
A. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
41. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi karena ….
A. Memeriksa yudex fictie saja
B. Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
C. Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara
D. Mahkamah Agung dapat memeriksa para pihak atau saksi-saksi
Jawaban:
A. Memeriksa yudex fictie saja
42. Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
A. Verzet
B. Eksekusi
C. Prorogasi
D. Putusan
Jawaban:
C. Prorogasi
43. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....
A. Kekuasaan peradilan perdata
B. Kekuasaan kehakiman
C. Kompetensi relatif
D. Kompetensi absolut
Jawaban:
D. Kompetensi absolut
44. Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
A. 142
B. 118 ayat (1)
C. 181 ayat (1)
D. 119 ayat (1)
Jawaban:
B. 118 ayat (1)
45. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .......
A. Kompetensi absolut
B. Kompetensi relatif
C. Kompetensi campuran
D. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawaban:
B. Kompetensi relatif
46. Tujuan utama dari asas actor sequitur forum rei adalah
A. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata
B. Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
C. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
D. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawaban:
D. Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Selanjutnya: