13 Soal (Essay) Sistem, Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Beserta Jawaban
Kumpulan Soal (Uraian) Materi Sistem, Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin
1. Jelaskan kedudukan Presiden menurut UUD 1945!
Jawaban:
Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam cabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam cabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
2. Apa yang anda ketahui tentang Oldefo dan Nefo?
Jawaban:
Oldefo dan Nefo
a. Nefo (New Emerging Forces) : negara-negara yang antikapitalis dan antikolonialis (kebanyakan negara blok timur)
b. Oldefo (Old Established Forces) : negara-negara yang cenderung kolonialis (kebanyakan negara blok barat)Oldefo dan Nefo
a. Nefo (New Emerging Forces) : negara-negara yang antikapitalis dan antikolonialis (kebanyakan negara blok timur)
b. Oldefo (Old Established Forces) : negara-negara yang cenderung kolonialis (kebanyakan negara blok barat)
Oldefo dan Nefo
a. Nefo (New Emerging Forces) : negara-negara yang antikapitalis dan antikolonialis (kebanyakan negara blok timur)
b. Oldefo (Old Established Forces) : negara-negara yang cenderung kolonialis (kebanyakan negara blok barat)Oldefo dan Nefo
a. Nefo (New Emerging Forces) : negara-negara yang antikapitalis dan antikolonialis (kebanyakan negara blok timur)
b. Oldefo (Old Established Forces) : negara-negara yang cenderung kolonialis (kebanyakan negara blok barat)
3. Jelaskan perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin!
Jawaban:
Keluarnya Dekrti Presiden 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Tapi nyatanya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Keluarnya Dekrti Presiden 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Tapi nyatanya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
4. Pada tahun 1959, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Jelaskan upaya pemerintah dalam mengatasinya!
Jawaban:
Pemerintah telah melakukan kebijakan pengetatan moneter sebagai upaya mengatasi tekanan inflasi. Kebijakan pengetatan moneter 1959 tersebut antara lain dilaksanakan dengan mengeluarkan ketentuan pagu kredit bagi tiap-tiap bank secara individual pada tanggal 8 april 1959. Selain itu, pemerintah dengan Undang-undang (UU) No. 2 Prp tahun 1959 melakukan sanering uang pada tanggal 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100, serta melalui UU No.3 Rrp tahun 1959 dar membekukan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp 25.000 yang akan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Penanganan laju inflasi ini terus berlangsung hingga awal 1960an dengan melakukan pembatasan kredit perbangkan secara kuantitatif dan kualitatif.
Pemerintah telah melakukan kebijakan pengetatan moneter sebagai upaya mengatasi tekanan inflasi. Kebijakan pengetatan moneter 1959 tersebut antara lain dilaksanakan dengan mengeluarkan ketentuan pagu kredit bagi tiap-tiap bank secara individual pada tanggal 8 april 1959. Selain itu, pemerintah dengan Undang-undang (UU) No. 2 Prp tahun 1959 melakukan sanering uang pada tanggal 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100, serta melalui UU No.3 Rrp tahun 1959 dar membekukan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp 25.000 yang akan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Penanganan laju inflasi ini terus berlangsung hingga awal 1960an dengan melakukan pembatasan kredit perbangkan secara kuantitatif dan kualitatif.
5. Tunjukkan 3 saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin!
Jawaban:
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin:
a. Pada tahun 1960 Presiden dengan penetapkan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 45 Bab III pasal 7
c. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislative sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri , di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislative
d. Membuat Poros Jakarta-Peking-Pyong Yang, jelas menyimpang dari Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif.
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin:
a. Pada tahun 1960 Presiden dengan penetapkan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 45 Bab III pasal 7
c. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislative sejajar dengan kedudukan Presiden selaku eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri , di mana dalam UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislative
d. Membuat Poros Jakarta-Peking-Pyong Yang, jelas menyimpang dari Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif.
6. Mengapa pemerintah pada Masa Demokrasi Terpimpin memperbaiki kondisi ekonomi?
Jawaban:
Karena pada saat itu banyak sekali masalah-masalah antara lain : cadangan kas negara kosong, uang Jepang banyak yang beredar, unsur inkostitusional (penyimpangan konstitusi UUD 1945) yang memperparah kondisi negara, serta banyaknya pemberontakan dan gerakan ekstrim misalnya PKI, APRA, dan DI/TII.
Karena pada saat itu banyak sekali masalah-masalah antara lain : cadangan kas negara kosong, uang Jepang banyak yang beredar, unsur inkostitusional (penyimpangan konstitusi UUD 1945) yang memperparah kondisi negara, serta banyaknya pemberontakan dan gerakan ekstrim misalnya PKI, APRA, dan DI/TII.
7. Jelaskan perjuangan diplomasi dalam pembebasan Irian Barat!
Jawaban:
Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yakin melalui diplomasi bilateraldalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum-forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti konfrensi Asia-Afrika. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.
Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yakin melalui diplomasi bilateraldalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum-forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti konfrensi Asia-Afrika. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.
8. Apa saja faktor kegagalan sistem ekonomi terpimpin?
Jawaban:
Faktor kegagalan sistem ekonomi terpimpin:
a. Rencana pembangunan kurang matang
b. Biaya pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai
c. Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
d. Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas.
Faktor kegagalan sistem ekonomi terpimpin:
a. Rencana pembangunan kurang matang
b. Biaya pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai
c. Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
d. Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas.
9. Tuliskan isi Dwikora!
Jawaban:
DWIKORA isinya sebagai berikut :
a. Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia
b. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia.
DWIKORA isinya sebagai berikut :
a. Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia
b. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia.
10. Bagaimana makna “Demokrasi terpimpin” menurut UUD 1945 pada masa itu?
Jawaban:
Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintah rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Akan tetapi dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.
Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintah rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Akan tetapi dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.
11. Tuliskan isi dari Tri Program Kabinet Kerja!
Jawaban:
Tri program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. Serta keamanan dan pengambilan Irian Barat.
Tri program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. Serta keamanan dan pengambilan Irian Barat.
12. Tuliskan isi Dekrit Presiden 5 juli 1959!
Jawaban:
Isi Dekrit Presiden 5 juli 1959
a. Pembubaran Konstituante
b. Berlakunya kembali UUD 1945
c. Tidak berlakunya UUDS 1950
d. Pembentukan MPRS dan DPAS
a. Pembubaran Konstituante
b. Berlakunya kembali UUD 1945
c. Tidak berlakunya UUDS 1950
d. Pembentukan MPRS dan DPAS
13. Apa yang dimaksud dengan "Kabinet Ampera" dalam konteks Demokrasi Terpimpin?
Jawaban:
"Kabinet Ampera" adalah kabinet yang dibentuk pada tahun 1966 setelah penggulingan Soekarno dan awal pemerintahan Orde Baru.