38 Soal (PG) Sistem Pemerintahan Daerah Lengkap Jawaban
Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Sistem Pemerintahan Daerah
27. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawaban:
C. Desentralisasi kenegaraan
28. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawaban:
A. Diklat dalam Jabatan
29. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah …
A. Nyata
B. Luas
C. Bertanggung jawab
D. Desentralisasi
Jawaban:
A. Nyata
30. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
A. Riil
B. Luas
C. Formil
D. Materiil
Jawaban:
D. Materiil
31. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah …
A. Menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. Melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawaban:
C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
32. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. Kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawaban:
C. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
33. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. Internal
B. Eksternal
C. Langsung
D. Tidak langsung
Jawaban:
C. Langsung
34. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ...
A. Pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. Pembatalan peraturan daerah
C. Pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawaban:
B. Pembatalan peraturan daerah
35. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
A. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
B. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
C. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Jawaban:
A. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
36. Out put pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
C. Temuan
D. Opini
Jawaban:
D. Opini
37. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. DPR Kabupaten
Jawaban:
A. Majelis Rakyat Papua
38. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawaban:
D. Lembaga Adat
Sebelumnya: