88 Soal (Pilgan) Tata Negara Beserta Jawaban
Contoh Soal PG Tentang Tata Negara
31. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung berugas sebagai pemikir,perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah:
A. TNI
B. Ahli-ahli ekonomi
C. Masyarakat umum
D. Pegawai Negeri
Jawaban:
A. TNI
32. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui:
A. Wakil Gubernur
B. Sekretaris Daerah
C. Unit Pelaksana Teknis
D. Kepala Dinas
Jawaban:
B. Sekretaris Daerah
33. Peraturan Pemerinah tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban leuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam
A. PP Nomor 105
B. PP Nomor 106
C. PP Nomor 107
D. PP Nomor 151
Jawaban:
B. PP Nomor 106
34. Peraturan pemerintah tenang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada:
A. 25 Agustus 2000
B. 25 September 2000
C. 25 Oktober 2000
D. 25 November 2000
Jawaban:
B. 25 September 2000
35. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
Jawaban:
D. Empat
36. DPD dipilih melalui pemilu dan ditentukan setiap propinsi diwakili anggota terpilih berjumlah:
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Jawaban:
B. 4
37. Pembentukan KPKPN meupakan amanat dan TAP MPR No.XI/MPR/1998, tujuan pembentukan tersebut adalah...
A. Mengetahui kekayaan pejabat negara
B. Mengetahui kebocoran anggaran keuangan negara
C. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara
D. Membantu tugas kepolisian untuk menyelidiki indikasi penyalahgunaan anggaran
Jawaban:
C. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara
38. Tujuan dibentuk PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah:
A. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara akibat kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara
B. Memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang beselisih dengan pemerintah
C. Memberikan sangsi dan denda kepada yang terlibat konflik dengan warga negara
D. Sebagai lembaga peradilan KPKPN menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang
Jawaban:
A. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara akibat kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara
39. Penyelenggara Pemerintahan yang baik perlu melibatkan semua pihak yang terkait yaitu:
A. Pemerintah, LSM dan Swasta
B. Swasta, LSM dan Masyarakat
C. Pemerintah, Masyarakat dan Swasta
D. Pemerintah, LSM dan Masyarakat
Jawaban:
C. Pemerintah, Masyarakat dan Swasta
40. BI mendapat status sebagai lembaga independen menurut
A. UU no.25 tahun 1999
B. UU no.24 tahun 1999
C. UU no.26 tahun 1999
D. UU no.23 tahun 1999
Jawaban:
D. UU no.23 tahun 1999
41. Badan ekstra struktural yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang adalah, KECUALI:
A. Dewan Ekonomi Nasional
B. Dewan Pertahanan Nasional
C. Dewan Rakyat Nasional
D. Dewan pemulihan Usaha Nasional
Jawaban:
C. Dewan Rakyat Nasional
42. Integritas Nasional sebagai upaya atas proses pembauran harus dapat jaminan terwujudnya hal-hal berikut, kecuali...
A. Keselarasan
B. Keserasian
C. Kemaslahatan
D. Keseimbangan
Jawaban:
C. Kemaslahatan
43. Pergerakan Budi Utomo sebagai tonggak awal sejarah perjuangan nasional didirikan pada :
A. 21 Mei 1908
B. 20 Mei 1908
C. 18 Mei 1908
D. 17 Mei 1907
Jawaban:
B. 20 Mei 1908
44. Penanaman Integralistik oleh Mr. Soepomo yang merupakan salah satu aliran dalam teori pembentukan negara disampaikan dalam sidang...
A. BPUPKI
B. PPKI
C. Konferensi Meja Bundar
D. Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia
Jawaban:
A. BPUPKI
45. Undang-undang yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerahadalah:
A. UU No.24 tahun 1999
B. UU No.25 tahun 1999
C. UU No.22 tahun 1999
D. UU No.23 tahun 1999
Jawaban:
C. UU No.22 tahun 1999
46. Nama kabinet sekarang adalah...
A. Kabinet gotong royong
B. Kabinet Indonesia bersatu
C. Kabinet Pembangunan Nasional
D. Kabinet Reformasi
Jawaban:
B. Kabinet Indonesia bersatu
47. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah:
A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MA
B. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri
C. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI
D. Presiden dan Wakil Presiden, MA, POLRI
Jawaban:
B. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri
48. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai berikut, kecuali
A. Efisiensi
B. Kebangsaan
C. Berwawasan lingkungan
D. Kemandirian
Jawaban:
B. Kebangsaan
49. Berikut ini asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintah bernegara, kecuali
A. Negara Indonesia berdasar atas Hukum dan tidak berdasar aas kekuasaan
B. Kekuasaan Tertinggi ditangan rakyat
C. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
D. Pemerintah berdasarkan musyawarah mufakat penyelenggara negara
Jawaban:
D. Pemerintah berdasarkan musyawarah mufakat penyelenggara negara
50. Penyelenggara Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (good govermance) tercantum dalam :
A. TAP MPR
B. UUD 1945 yang telah di amandemen
C. UU No.28 tahun 1999
D. Propenas (GBHN)
Jawaban:
C. UU No.28 tahun 1999
51. Berikut adalah sumber hukum dan perundang undangan sesuai TAP MPR No.111/MPR/2002, kecuali
A. Inpres
B. Perda
C. Keppres
D. Perpu
Jawaban:
A. Inpres
52. Siapakah penulis UUD 1945?
A. Soekarno
B. Mohammad Hatta
C. Ki Hajar Dewantara
D. Ir. Soekarni
Jawaban:
B. Mohammad Hatta
53. Berapakah jumlah pasal dalam UUD 1945 setelah Amandemen Keempat?
A. 36
B. 37
C. 38
D. 39
Jawaban:
D. 39
54. Apa fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?
A. Menetapkan Undang-Undang
B. Menetapkan Anggaran Negara
C. Pengawasan terhadap pemerintah
D. Semua jawaban benar
Jawaban:
D. Semua jawaban benar
55. Apa yang dimaksud dengan sistem presidensial dalam tata negara?
A. Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah
B. Kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan
C. Tidak memiliki kepala negara
D. Tidak memiliki kepala pemerintahan
Jawaban:
A. Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah
56. Siapakah yang memimpin sidang kabinet?
A. Presiden
B. Wakil Presiden
C. Menteri Koordinator
D. Sekretaris Kabinet
Jawaban:
A. Presiden
57. Bagaimana cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?
A. Langsung
B. Tidak langsung
C. Gabungan langsung dan tidak langsung
D. Melalui pemilihan oleh anggota partai politik
Jawaban:
A. Langsung
58. Berapakah jumlah provinsi di Indonesia saat ini?
A. 31
B. 32
C. 33
D. 34
Jawaban:
C. 33
59. Siapa yang memiliki wewenang membentuk daerah otonom baru?
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. Pemerintah daerah
Jawaban:
B. DPR
Selanjutnya: