16 Soal Kebijakan Pemerintah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Kebijakan Pemerintah

1. Badan yang mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah:
a. Badan Pelaksana Migas
b. PERTAMINA
c. Badan Pengatur Migas
d. BPH Migas

Jawaban:
a. Badan Pelaksana Migas

2. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 diadakan di...
a. Kuala Lumpur
b. Bangkok
c. Bandung
d. Mesir

Jawaban:
b. Bangkok

3. KUBE adalah kependekan dari
a. Kebijakan Umum Bersama Energi
b. Keputusan Umum Bidang Energi
c. Kebijakan Umum Bidang Energi
d. Keputusan Untuk Bidang Energi

Jawaban:
c. Kebijakan Umum Bidang Energi

4. UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amandemen sebanyak...
a. Dua kali
b. Tiga kali
c. Empat kali
d. Lima kali

Jawaban:
c. Empat kali

5. Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati dinamakan...
a. Kabinet Pembangunan Nasioanl
b. Kabinet Indonesia Bersatu
c. Kabinet Persatuan Nasional
d. Kabinet Gotong Royong

Jawaban:
d. Kabinet Gotong Royong

6. Panglima Militer Penguasa Operasi Militer di Aceh adalah....
a. Abdullah Puteh
b. Endang Suwarya
c. Rimarizad Riyakudu
d. Widodo AS

Jawaban:
b. Endang Suwarya

7. Asas yang diterapkan dalam pemerintahan daerah adalah sebagai berikut, kecuali....
a. Asas desentralisasi
b. Asas hukum
c. Asas dekosentrasi
d. Asas tugas perbantuan

Jawaban:
b. Asas hukum

8. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut...
a. Asas keterbukaan
b. Asas proporsionalitas
c. Asas profesionalistas
d. Asa akuntabilitas

Jawaban:

b. Asas proporsionalitas

9. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali
a. Partisipasi
b. Aturan hukum
c. Transparansi
d. Individualis

Jawaban:
d. Individualis

10. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan....
a. Keadilan pemerintah
b. Kebijakan pemerintah
c. Peraturan pemerintah
d. Strategi pemerintah

Jawaban:
b. Kebijakan pemerintah

11. Menurut undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi derah, diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan :
a. Pendidikan
b. Agama
c. Sosial
d. Pertahanan

Jawaban:
d. Pertahanan

12. Susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 terdiri dari...
a. Kepala daerah dan DPRD
b. Kepala daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala derah dan dinas-dinas
d. Kepala daerah dan Tripida/Muspida

Jawaban:
a. Kepala daerah dan DPRD

13. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah...
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001

Jawaban:
a. UU No.21 tahun 2001

14. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah...
a. Presiden
b. DPR
c. Presiden dan DPR
d. Bappenas

Jawaban:
c. Presiden dan DPR

15. PROPENAS disusun berdasarkan UU No berapa..
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999

Jawaban:
c. UU No.25 tahun 2000

16. Program PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
a. 1 tahun sekali
b. 2 tahun sekali
c. 5 tahun sekali
d. 25 tahun sekali

Jawaban:
c. 5 tahun sekali

Share :