50 Soal Politik Otoda Beserta Jawaban
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Politik Otoda
Apa yang dimaksud dengan politik otoda?
a. Politik independen
b. Politik otonomi daerah
c. Politik internasional
d. Politik nasional
Jawaban: b. Politik otonomi daerah
Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur politik otoda di suatu daerah?
a. Presiden
b. Gubernur
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
d. Menteri Dalam Negeri
Jawaban: d. Menteri Dalam Negeri
Di negara mana konsep politik otoda pertama kali muncul?
a. Amerika Serikat
b. Prancis
c. Jepang
d. Jerman
Jawaban: a. Amerika Serikat
Apa yang dimaksud dengan "devolusi" dalam politik otoda?
a. Transfer wewenang dari tingkat daerah ke tingkat pusat
b. Transfer wewenang dari tingkat pusat ke tingkat daerah
c. Pembubaran otonomi daerah
d. Pemisahan daerah otonom
Jawaban: b. Transfer wewenang dari tingkat pusat ke tingkat daerah
Fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam politik otoda adalah...
a. Menetapkan kebijakan nasional
b. Mengevaluasi kinerja presiden
c. Menyusun undang-undang nasional
d. Mengawasi pelaksanaan otonomi daerah
Jawaban: d. Mengawasi pelaksanaan otonomi daerah
Apa yang dimaksud dengan "separatisme" dalam politik otoda?
a. Upaya untuk memisahkan daerah otonom dari negara induk
b. Kebijakan desentralisasi pemerintah
c. Pemberian otonomi penuh kepada daerah otonom
d. Aliansi antara beberapa daerah otonom
Jawaban: a. Upaya untuk memisahkan daerah otonom dari negara induk
Dalam konteks politik otoda, apa itu "dualisme kekuasaan"?
a. Pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif
b. Persaingan antara dua daerah otonom
c. Pertentangan antara negara pusat dan daerah otonom
d. Pembagian kekuasaan antara negara pusat dan daerah otonom
Jawaban: d. Pembagian kekuasaan antara negara pusat dan daerah otonom
Konsep "subsidiaritas" dalam politik otoda mengacu pada...
a. Pemberian subsidi ke daerah otonom
b. Prinsip bahwa keputusan seharusnya diambil di tingkat paling rendah yang efektif
c. Transfer wewenang dari daerah otonom ke negara pusat
d. Prinsip sentralisasi pemerintahan
Jawaban: b. Prinsip bahwa keputusan seharusnya diambil di tingkat paling rendah yang efektif
Pemilihan kepala daerah otonom biasanya disebut sebagai...
a. Pemilu presiden
b. Pemilu parlemen
c. Pemilu gubernur atau bupati
d. Pemilu legislatif
Jawaban: c. Pemilu gubernur atau bupati
Apa yang dimaksud dengan "perjanjian antara pemerintah pusat dan daerah otonom untuk berbagi kekuasaan"?
a. Konfederasi
b. Federasi
c. Kesepakatan bilateral
d. Perjanjian internasional
Jawaban: b. Federasi
Prinsip "pemisahan kekuasaan" dalam politik otoda mengacu pada apa?
a. Pembagian kekuasaan antara pemerintah dan swasta
b. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
c. Pemberian kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah
d. Pemberian kekuasaan penuh kepada pemerintah pusat
Jawaban: b. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Apa yang dimaksud dengan "unitarisme" dalam politik otoda?
a. Prinsip bahwa negara pusat memiliki kekuasaan mutlak
b. Prinsip kesetaraan antara daerah otonom
c. Prinsip desentralisasi pemerintah
d. Prinsip subsidiaritas
Jawaban: a. Prinsip bahwa negara pusat memiliki kekuasaan mutlak
Pemilihan kepala daerah otonom di beberapa negara dapat mencakup sistem pemilihan ganda, yang artinya...
a. Masyarakat memilih presiden dan gubernur pada saat yang sama
b. Pemilih memilih dua calon sekaligus
c. Kepala daerah dan wakilnya dipilih secara terpisah
d. Pemilihan berlangsung dalam dua tahap
Jawaban: c. Kepala daerah dan wakilnya dipilih secara terpisah
Apa yang dimaksud dengan "renegosiasi" dalam konteks politik otoda?
a. Pembubaran perjanjian otonomi daerah
b. Pengubahan ketentuan dalam perjanjian otonomi daerah
c. Perang antara daerah otonom dan negara pusat
d. Pemisahan negara otonom
Jawaban: b. Pengubahan ketentuan dalam perjanjian otonomi daerah
Prinsip "subsidiaritas" seringkali terkait dengan doktrin...
a. Hukum internasional
b. Hukum konstitusi
c. Hukum perdata
d. Hukum administrasi
Jawaban: b. Hukum konstitusi
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?
a. Gubernur
b. Presiden
c. Menteri Dalam Negeri
d. Dewan Perwakilan Rakyat
Jawaban: c. Menteri Dalam Negeri
Apa yang dimaksud dengan "referendum" dalam politik otoda?
a. Pengalihan wewenang dari pusat ke daerah otonom
b. Pemilihan umum untuk memilih wakil daerah otonom
c. Pemungutan suara rakyat untuk menentukan status daerah otonom
d. Pemilihan kepala daerah otonom
Jawaban: c. Pemungutan suara rakyat untuk menentukan status daerah otonom
Di mana sebagian besar kekuasaan pemerintah regional berada dalam sistem politik otoda?
a. Pemerintah pusat
b. Parlemen nasional
c. Pemerintah daerah otonom
d. Parlemen regional
Jawaban: c. Pemerintah daerah otonom
Apa yang dimaksud dengan "desentralisasi" dalam politik otoda?
a. Pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif
b. Pengurangan kekuasaan pemerintah pusat
c. Aliansi antara beberapa daerah otonom
d. Pemisahan daerah otonom
Jawaban: b. Pengurangan kekuasaan pemerintah pusat
Konsep "konfederasi" dalam politik otoda mengacu pada apa?
a. Aliansi antara beberapa negara
b. Pemberian kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah
c. Transfer wewenang dari daerah otonom ke negara pusat
d. Prinsip subsidiaritas
Jawaban: a. Aliansi antara beberapa negara
Apa yang dimaksud dengan "klausa pengamanan" dalam perjanjian politik otoda?
a. Klausa yang menjamin keamanan nasional
b. Klausa yang mengatur pemilihan kepala daerah
c. Klausa yang memberikan otonomi daerah
d. Klausa yang mengatur pemisahan daerah
Jawaban: a. Klausa yang menjamin keamanan nasional
Pemilihan kepala daerah otonom di beberapa negara dapat mencakup sistem dua putaran, yang artinya...
a. Ada dua putaran pemilihan dalam satu hari
b. Pemilihan berlangsung dalam dua tahap dengan calon terbanyak
c. Pemilih boleh memilih dua calon sekaligus
d. Pemilih memilih dua kali dalam pemilihan
Jawaban: b. Pemilihan berlangsung dalam dua tahap dengan calon terbanyak
Apa yang dimaksud dengan "kewenangan eksklusif" dalam politik otoda?
a. Kewenangan yang dimiliki oleh negara pusat dan tidak dapat diubah oleh daerah otonom
b. Kewenangan yang dapat diubah oleh daerah otonom tanpa izin negara pusat
c. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom
d. Kewenangan yang dimiliki oleh badan eksekutif
Jawaban: a. Kewenangan yang dimiliki oleh negara pusat dan tidak dapat diubah oleh daerah otonom
Konsep "otoda fiskal" mengacu pada...
a. Pengelolaan keuangan daerah otonom
b. Pemisahan keuangan antara negara pusat dan daerah otonom
c. Otonomi penuh dalam kebijakan fiskal
d. Pengurangan pajak di daerah otonom
Jawaban: a. Pengelolaan keuangan daerah otonom
Apa yang dimaksud dengan "konflik horisontal" dalam politik otoda?
a. Konflik antara negara pusat dan daerah otonom
b. Konflik antara pemerintah daerah otonom
c. Konflik antara pemerintah dan masyarakat
d. Konflik dalam pemilihan kepala daerah
Jawaban: b. Konflik antara pemerintah daerah otonom
Pemilihan kepala daerah di Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung, yang artinya...
a. Pemilih memilih partai politik
b. Pemilih memilih calon legislatif
c. Pemilih memilih calon kepala daerah langsung
d. Pemilih memilih calon wakil kepala daerah
Jawaban: c. Pemilih memilih calon kepala daerah langsung
Apa yang dimaksud dengan "pengawasan dari pusat" dalam politik otoda?
a. Pengawasan oleh masyarakat terhadap pemerintah daerah otonom
b. Pengawasan oleh negara pusat terhadap daerah otonom
c. Pengawasan oleh daerah otonom terhadap negara pusat
d. Pengawasan oleh pemerintah terhadap pemilih
Jawaban: b. Pengawasan oleh negara pusat terhadap daerah otonom
Konsep "kesejahteraan" dalam politik otoda seringkali terkait dengan apa?
a. Pembangunan infrastruktur
b. Pemberian bantuan finansial
c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
d. Pemisahan keuangan antara negara pusat dan daerah otonom
Jawaban: c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Apa yang dimaksud dengan "prinsip kesetaraan" dalam politik otoda?
a. Prinsip bahwa semua daerah otonom memiliki kekuasaan yang sama
b. Prinsip bahwa semua negara harus bergabung dalam federasi
c. Prinsip bahwa semua daerah otonom harus merdeka
d. Prinsip bahwa daerah otonom lebih penting daripada negara pusat
Jawaban: a. Prinsip bahwa semua daerah otonom memiliki kekuasaan yang sama
Siapa yang bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan otonomi daerah di Indonesia?
a. Presiden
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
c. Masyarakat daerah tersebut
d. Gubernur
Jawaban: b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Apa yang dimaksud dengan "kewenangan konkuren" dalam politik otoda?
a. Kewenangan yang dimiliki oleh negara pusat
b. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom
c. Kewenangan yang dapat diubah oleh daerah otonom tanpa izin negara pusat
d. Kewenangan yang dimiliki oleh badan eksekutif
Jawaban: c. Kewenangan yang dapat diubah oleh daerah otonom tanpa izin negara pusat
Prinsip "partisipasi masyarakat" dalam politik otoda mengacu pada...
a. Keterlibatan warga dalam proses pembuatan kebijakan
b. Pengurangan kewenangan pemerintah daerah
c. Pemisahan keuangan antara negara pusat dan daerah otonom
d. Pembubaran otonomi daerah
Jawaban: a. Keterlibatan warga dalam proses pembuatan kebijakan
Apa yang dimaksud dengan "dewan adat" dalam politik otoda?
a. Dewan yang terdiri dari warga asli daerah otonom
b. Dewan yang mengawasi pelaksanaan otonomi daerah
c. Dewan perwakilan rakyat daerah
d. Dewan yang bertanggung jawab untuk menentukan status daerah otonom
Jawaban: a. Dewan yang terdiri dari warga asli daerah otonom
Konsep "otoda ekonomi" mengacu pada...
a. Pemisahan keuangan antara negara pusat dan daerah otonom
b. Otonomi penuh dalam kebijakan ekonomi
c. Pembangunan infrastruktur di daerah otonom
d. Pemberian bantuan finansial kepada daerah otonom
Jawaban: b. Otonomi penuh dalam kebijakan ekonomi
Apa yang dimaksud dengan "pengambilalihan administratif" dalam politik otoda?
a. Pemindahan kantor pemerintah pusat ke daerah otonom
b. Pemindahan kewenangan administratif dari daerah otonom ke negara pusat
c. Pemberian otonomi penuh kepada daerah otonom
d. Aliansi antara beberapa daerah otonom
Jawaban: b. Pemindahan kewenangan administratif dari daerah otonom ke negara pusat
Apa yang dimaksud dengan "perbandingan hukum" dalam politik otoda?
a. Perbandingan hukum antara daerah otonom
b. Perbandingan hukum antara negara pusat dan daerah otonom
c. Pengawasan hukum oleh negara pusat
d. Aliansi hukum antara beberapa negara
Jawaban: b. Perbandingan hukum antara negara pusat dan daerah otonom
Siapa yang bertanggung jawab atas pemilihan kepala daerah otonom di Indonesia?
a. Gubernur
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
d. Presiden
Jawaban: c. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Apa yang dimaksud dengan "otoda budaya" dalam politik otoda?
a. Pemisahan budaya antara negara pusat dan daerah otonom
b. Otonomi penuh dalam kebijakan budaya
c. Pengembangan seni dan budaya di daerah otonom
d. Pemberian bantuan finansial untuk budaya
Jawaban: b. Otonomi penuh dalam kebijakan budaya
Konsep "otoda lingkungan" mengacu pada...
a. Pemisahan lingkungan antara negara pusat dan daerah otonom
b. Otonomi penuh dalam kebijakan lingkungan
c. Pembangunan infrastruktur lingkungan di daerah otonom
d. Pemberian bantuan finansial untuk perlindungan lingkungan
Jawaban: b. Otonomi penuh dalam kebijakan lingkungan
Apa yang dimaksud dengan "oportunitas politik" dalam politik otoda?
a. Kesempatan untuk menjabat dalam pemerintahan daerah otonom
b. Kesempatan untuk memisahkan daerah otonom
c. Kesempatan untuk bergabung dalam konfederasi
d. Kesempatan untuk mengubah konstitusi
Jawaban: a. Kesempatan untuk menjabat dalam pemerintahan daerah otonom
Siapa yang bertanggung jawab untuk menetapkan batas wilayah daerah otonom?
a. Menteri Dalam Negeri
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
c. Presiden
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Jawaban: a. Menteri Dalam Negeri
Konsep "otoda politik" mengacu pada...
a. Pemisahan kekuasaan politik antara negara pusat dan daerah otonom
b. Otonomi penuh dalam kebijakan politik
c. Pengembangan partai politik di daerah otonom
d. Pemberian bantuan finansial untuk partai politik
Jawaban: a. Pemisahan kekuasaan politik antara negara pusat dan daerah otonom
Apa yang dimaksud dengan "delegasi" dalam politik otoda?
a. Transfer wewenang dari daerah otonom ke negara pusat
b. Transfer wewenang dari negara pusat ke daerah otonom
c. Pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif
d. Aliansi antara beberapa daerah otonom
Jawaban: b. Transfer wewenang dari negara pusat ke daerah otonom
Pemerintah daerah otonom biasanya memiliki kewenangan dalam hal...
a. Keamanan nasional
b. Kebijakan luar negeri
c. Pendidikan, kesehatan, dan transportasi
d. Pertahanan
Jawaban: c. Pendidikan, kesehatan, dan transportasi
Apa yang dimaksud dengan "kedaulatan" dalam politik otoda?
a. Pemberian otonomi penuh kepada daerah otonom
b. Pengurangan kewenangan pemerintah daerah
c. Kepemilikan daerah otonom terhadap sumber daya alam
d. Pemisahan keuangan antara negara pusat dan daerah otonom
Jawaban: a. Pemberian otonomi penuh kepada daerah otonom
Prinsip "pengambilan keputusan partisipatif" dalam politik otoda mengacu pada...
a. Keputusan yang diambil oleh eksekutif
b. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan masyarakat
c. Keputusan yang diambil dengan melibatkan masyarakat
d. Keputusan yang diambil oleh negara pusat
Jawaban: c. Keputusan yang diambil dengan melibatkan masyarakat
Apa yang dimaksud dengan "otoda sosial" dalam politik otoda?
a. Pemisahan antara lapisan sosial di daerah otonom
b. Otonomi penuh dalam kebijakan sosial
c. Pemberian bantuan finansial untuk kebijakan sosial
d. Aliansi sosial antara beberapa daerah otonom
Jawaban: b. Otonomi penuh dalam kebijakan sosial
Konsep "otoda keagamaan" mengacu pada...
a. Pemisahan agama dan negara
b. Otonomi penuh dalam kebijakan keagamaan
c. Pembangunan tempat ibadah di daerah otonom
d. Pemberian bantuan finansial untuk agama
Jawaban: b. Otonomi penuh dalam kebijakan keagamaan
Apa yang dimaksud dengan "otoda hukum" dalam politik otoda?
a. Pemisahan kebijakan hukum antara negara pusat dan daerah otonom
b. Otonomi penuh dalam sistem peradilan
c. Pengembangan hukum adat di daerah otonom
d. Pemberian bantuan finansial untuk sistem peradilan
Jawaban: b. Otonomi penuh dalam sistem peradilan
Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di tingkat nasional di Indonesia?
a. Presiden
b. Menteri Dalam Negeri
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jawaban: d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)