68 Soal Administrasi Pemerintahan Daerah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilgan Materi Administrasi Pemerintahan Daerah 

1. Apa fungsi utama dari administrasi pemerintahan daerah?
A. Menjaga kestabilan politik di tingkat daerah
B. Menyediakan layanan publik kepada masyarakat di daerah
C. Menerapkan undang-undang nasional di tingkat daerah
D. Melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah pusat

Jawaban: 
B. Menyediakan layanan publik kepada masyarakat di daerah


2. Siapa yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan daerah?
A. Presiden
B. Gubernur
C. Bupati/Wali Kota
D. Menteri Dalam Negeri

Jawaban: 
C. Bupati/Wali Kota


3. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
A. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh terhadap pemerintahan di daerah
B. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri
C. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan yang sama dalam mengatur pemerintahan
D. Daerah hanya memiliki wewenang ekonomi, sedangkan pemerintah pusat mengatur yang lainnya

Jawaban: 
B. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri


4. Siapa yang menetapkan pembagian wilayah administrasi di Indonesia?
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Presiden
C. Mahkamah Konstitusi
D. Pemerintah Daerah

Jawaban: 
B. Presiden


5. Apa yang dimaksud dengan kabupaten/kota?
A. Satuan pemerintahan terkecil di Indonesia
B. Wilayah administrasi di bawah provinsi
C. Pemerintah pusat
D. Kecamatan di dalam kabupaten

Jawaban: 
B. Wilayah administrasi di bawah provinsi


6. Apa yang menjadi tugas seorang bupati/wali kota?
A. Mengatur pemerintahan di tingkat kecamatan
B. Melakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
C. Memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten/kota
D. Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di daerah

Jawaban: 
C. Memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten/kota


7. Apa yang dimaksud dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)?
A. Lembaga legislatif di tingkat nasional
B. Lembaga eksekutif di tingkat daerah
C. Lembaga legislatif di tingkat daerah
D. Lembaga yudikatif di tingkat nasional

Jawaban: 
C. Lembaga legislatif di tingkat daerah


8. Siapa yang dipilih oleh rakyat sebagai anggota DPRD?
A. Gubernur
B. Bupati/Wali Kota
C. Kepala Desa
D. Wakil Rakyat

Jawaban: 
D. Wakil Rakyat


9. Apa yang menjadi fungsi DPRD?
A. Menyusun kebijakan pemerintah pusat
B. Mengawasi kinerja pemerintah daerah
C. Menyediakan layanan publik di daerah
D. Melaksanakan keputusan presiden di daerah

Jawaban: 
B. Mengawasi kinerja pemerintah daerah


10. Apa peran gubernur dalam administrasi pemerintahan daerah?
A. Menetapkan anggaran keuangan daerah
B. Melakukan pengawasan terhadap kinerja DPRD
C. Mewakili pemerintah pusat di daerah
D. Menjalankan tugas eksekutif di tingkat provinsi

Jawaban: 
D. Menjalankan tugas eksekutif di tingkat provinsi


11. Bagaimana proses pemilihan kepala daerah di Indonesia?
A. Dipilih langsung oleh rakyat di daerah tersebut
B. Ditunjuk oleh pemerintah pusat
C. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
D. Dipilih oleh pemerintah provinsi

Jawaban: 
A. Dipilih langsung oleh rakyat di daerah tersebut


12. Apa yang menjadi tugas seorang kepala desa?
A. Memimpin pemerintahan di tingkat desa
B. Melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan desa
C. Menyediakan layanan publik di desa
D. Mengawasi kinerja anggota DPRD desa

Jawaban: 
A. Memimpin pemerintahan di tingkat desa


13. Susunan Dalam organisasi pemerintahan daerah antara lain meliputi, kecuali ....
A. Provinsi
B. Kabupaten/kota
C. Desa
D. Kepala daerah

Jawaban:
D. Kepala daerah


14. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada pemerintah provinsi adalah menjadikan provinsi sebagai ...
A. Wilayah administrasi
B. Daerah otonom
C. Local self government
D. Local state and self government

Jawaban:
D. Local state and self government


15. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah ...
A. Akuntabilitas
B. Eksternalitas
C. Concurrent
D. Efisien

Jawaban:
B. Eksternalitas


16. Jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasar kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat, maka cara penyerahan kewenangan yang digunakan adalah ....
A. Ultra vires doctrine
B. Materiele huishoudings
C. Formele huishoudings
D. Generale competence

Jawaban:
D. Generale competence


17. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat antara lain ...
A. Mengangkat duta dan konsul
B. Memberi gelar dan tanda jasa
C. Menetapkan peraturan pemerintah
D. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

Jawaban:
C. Menetapkan peraturan pemerintah


18. Apa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan daerah?
A. Administrasi pemerintahan pusat yang melaksanakan tugas di daerah
B. Administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa
C. Administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan di tingkat daerah
D. Administrasi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah

Jawaban: 
C. Administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan di tingkat daerah


19. Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah (perda)?
A. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
B. Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah
C. Peraturan yang hanya berlaku di tingkat kecamatan
D. Peraturan yang dibuat oleh masyarakat di desa

Jawaban: 
B. Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah


20. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor lingkungan hidup?
A. Melaksanakan program penanaman pohon di daerah
B. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah di daerah
C. Mengatur kebijakan lingkungan di tingkat nasional
D. Melakukan kampanye pengurangan sampah di daerah

Jawaban: 
B. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah di daerah


21. Apa yang dimaksud dengan kecamatan?
A. Satuan pemerintahan terkecil di Indonesia
B. Wilayah administrasi di bawah kabupaten/kota
C. Pemerintah desa
D. Kecamatan di dalam provinsi

Jawaban: 
B. Wilayah administrasi di bawah kabupaten/kota


22. Apa yang menjadi tugas seorang camat?
A. Memimpin pemerintahan di tingkat desa
B. Melakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kecamatan
C. Menyediakan layanan publik di kecamatan
D. Mengawasi kinerja kepala desa di kecamatan

Jawaban: c. Menyediakan layanan publik di kecamatan


23. Apa yang dimaksud dengan desa?
A. Satuan pemerintahan terkecil di Indonesia
B. Wilayah administrasi di bawah kecamatan
C. Pemerintahan di tingkat provinsi
D. Kecamatan di dalam desa

Jawaban: 
A. Satuan pemerintahan terkecil di Indonesia


24. Apa yang dimaksud dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)?
A. Pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
B. Pertemuan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk merencanakan pembangunan
C. Pertemuan antara kepala daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan daerah
D. Pertemuan antara kepala desa dengan warga desa untuk mengatur pembangunan

Jawaban: 
B. Pertemuan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk merencanakan pembangunan


25. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib. Maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah ...
A. Berprinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
B. Berprinsip tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
C. Mengacu pada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
D. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat

Jawaban:
B. Berprinsip tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan


26. Anggaran daerah mempunyai fungsi otorisasi, maksudnya adalah bahwa anggaran daerah ...
A. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
B. Menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
C. Merupakan alat untuk memelihara keseimbangan fundamental ekonomi daerah
D. Merupakan alat untuk menciptakan lapangan kerja

Jawaban:
B. Menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan


27. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih merupakan ...
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pengeluaran daerah

Jawaban:
B. Pendapatan daerah


28. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran adalah ...
A. Pengeluaran daerah
B. Belanja daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Belanja langsung

Jawaban:
B. Belanja daerah


29. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya merupakan ...
A. Penerimaan daerah
B. Pengeluaran daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Penerimaan pembiayaan daerah

Jawaban:
D. Penerimaan pembiayaan daerah


30. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah tentang APBD bersama kepala daerah adalah fungsi ...
A. Anggaran
B. Legislasi
C. Kontrol
D. Interplasi

Jawaban:
A. Anggaran


31. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai...
A. Sentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Medebewind

Jawaban:
C. Desentralisasi


32. Jika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara terperinci sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka ajaran rumah tangga yang digunakan ....
A. Formal
B. Riil
C. Materiil
D. Self government

Jawaban:
C. Materiil


33. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten ditetapkan oleh ...
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Bupati

Jawaban:
D. Bupati


34. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat memiliki karakteristik ...
A. Disediakan oleh lembaga privat
B. Disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
C. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa membayar langsung
D. Barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik

Jawaban:
B. Disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun


35. Pengawasan terhadap pemerintah daerah berupa pembatalan suatu peraturan daerah merupakan pengawasan ...
A. Hierarki
B. Fungsional
C. Preventif
D. Represif

Jawaban:
D. Represif


36. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara berbagai aturan, maka pendekatan koordinasi yang digunakan adalah ...
A. Formal
B. Struktural
C. Fungsional
D. Operasional

Jawaban:
A. Formal


37. Pinjaman jangka pendek daerah digunakan untuk...
A. Pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
B. Pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
C. Pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
D. Penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan

Jawaban:
C. Pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah


38. Unsur staf yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ....
A. Sekretariat daerah
B. Badan daerah
C. Kantor daerah
D. Dinas daerah

Jawaban:
A. Sekretariat daerah


39. Jika menteri menetapkan suatu wilayah kerja pejabatnya di daerah dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan daerah yang digunakan adalah ...
A. Sistem fungsional
B. Sistem prefektur
C. Desentralisasi jabatan
D. Desentralisasi fungsional

Jawaban:
A. Sistem fungsional


40. Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah daerah yang berbentuk daerah administrasi adalah ...
A. Afdeling
B. Gewest
C. Gemeente
D. Plaatselijke

Jawaban:
A. Afdeling


41. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah administrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain...
A. Provinsi
B. Kabupaten
C. Kotamadya
D. Kecamatan

Jawaban:
D. Kecamatan


42. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor pendidikan?
A. Membangun universitas di daerah
B. Menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan
C. Menetapkan kurikulum nasional
D. Mengatur kebijakan pendidikan di tingkat nasional

Jawaban: 
B. Menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan


43. Apa yang dimaksud dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)?
A. Lembaga yang bertanggung jawab atas penganggaran di daerah
B. Lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah daerah
C. Lembaga yang merencanakan pembangunan di daerah
D. Lembaga yang mengatur administrasi kependudukan di daerah

Jawaban: 
C. Lembaga yang merencanakan pembangunan di daerah


44. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor kesehatan?
A. Membangun rumah sakit di daerah
B. Menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat
C. Mengatur kebijakan kesehatan di tingkat nasional
D. Melakukan vaksinasi secara massal di daerah

Jawaban: 
B. Menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat


45. Apa yang dimaksud dengan keuangan daerah?
A. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah
B. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat
C. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa
D. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah provinsi

Jawaban: 
A. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah


46. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor perhubungan?
A. Membangun jalan tol di daerah
B. Menyediakan transportasi umum bagi masyarakat
C. Mengatur lalu lintas di jalan raya nasional
D. Menerapkan aturan lalu lintas di daerah

Jawaban: 
D. Menerapkan aturan lalu lintas di daerah


47. Apa yang dimaksud dengan kepala daerah?
A. Kepala pemerintahan di tingkat provinsi
B. Kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota
C. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa
D. Kepala instansi pemerintah di daerah

Jawaban: 
B. Kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota


48. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor kebudayaan?
A. Mengatur kebijakan kebudayaan di tingkat nasional
B. Mempromosikan kebudayaan daerah
C. Mengawasi kinerja seniman dan budayawan di daerah
D. Menyediakan sarana dan tempat seni di daerah

Jawaban: 
B. Mempromosikan kebudayaan daerah


49. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam sektor pembangunan?
A. Membangun infrastruktur di desa
B. Menyediakan fasilitas pendidikan di desa
C. Mengatur kebijakan pembangunan di tingkat nasional
D. Melakukan pengawasan terhadap pembangunan di provinsi

Jawaban: 
A. Membangun infrastruktur di desa


50. Apa yang dimaksud dengan Dana Desa?
A. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
B. Dana yang digunakan untuk pembangunan di desa
C. Dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah desa
D. Dana yang digunakan untuk kegiatan politik di desa

Jawaban: 
B. Dana yang digunakan untuk pembangunan di desa


51. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam sektor kesejahteraan sosial?
A. Menyediakan program bantuan sosial bagi masyarakat desa
B. Membangun tempat ibadah di desa
C. Mengatur kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional
D. Menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat desa

Jawaban: 
A. Menyediakan program bantuan sosial bagi masyarakat desa


52. Apa yang dimaksud dengan dana alokasi umum (DAU)?
A. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
B. Dana yang digunakan untuk pembangunan di daerah
C. Dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah
D. Dana yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan di daerah

Jawaban: 
A. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah


53. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam sektor pertanian?
A. Mengatur kebijakan pertanian di tingkat nasional
B. Menyediakan fasilitas pertanian bagi masyarakat desa
C. Melaksanakan program pengembangan pertanian di daerah
D. Mengawasi kinerja petani di desa

Jawaban: 
C. Melaksanakan program pengembangan pertanian di daerah


54. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik di tingkat daerah?
A. Layanan yang disediakan oleh pemerintah pusat
B. Layanan yang disediakan oleh pemerintah provinsi
C. Layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat
D. Layanan yang disediakan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah

Jawaban: 
C. Layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat


55. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor pariwisata?
A. Mengatur kebijakan pariwisata di tingkat nasional
B. Mempromosikan pariwisata di daerah
C. Mengawasi kinerja industri pariwisata di daerah
D. Menyediakan fasilitas akomodasi pariwisata di daerah

Jawaban: 
B. Mempromosikan pariwisata di daerah


56. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah?
A. Proses merumuskan kebijakan pembangunan di tingkat nasional
B. Proses merencanakan pembangunan di daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi
C. Proses pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah
D. Proses pengaturan alokasi dana pembangunan di daerah

Jawaban: 
B. Proses merencanakan pembangunan di daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi


57. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor perumahan dan pemukiman?
A. Membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
B. Menyediakan fasilitas dan layanan pemukiman di daerah
C. Mengatur kebijakan perumahan di tingkat nasional
D. Mengawasi kegiatan konstruksi di daerah

Jawaban: 
B. Menyediakan fasilitas dan layanan pemukiman di daerah


58. Apa yang dimaksud dengan dana bagi hasil (DBH)?
A. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi
B. Dana yang digunakan untuk pembangunan di daerah
C. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil pajak
D. Dana yang digunakan untuk kegiatan sosial di daerah

Jawaban: 
C. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil pajak


59. Apa yang dimaksud dengan pemekaran daerah?
A. Proses penggabungan dua daerah menjadi satu daerah yang lebih besar
B. Proses pembentukan daerah baru dari daerah yang sudah ada
C. Proses penghapusan daerah menjadi bagian dari daerah lain
D. Proses pengalihan wilayah administrasi dari satu daerah ke daerah lain

Jawaban: 
B. Proses pembentukan daerah baru dari daerah yang sudah ada


60. Apa yang menjadi tujuan dari pemekaran daerah?
A. Memperluas wilayah administrasi pemerintahan
B. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
C. Mengurangi beban tugas pemerintah pusat
D. Memperluas kekuasaan politik pemerintah daerah

Jawaban: 
B. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik


61. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor ekonomi?
A. Mengatur kebijakan ekonomi di tingkat nasional
B. Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah
C. Mengawasi kinerja sektor swasta di daerah
D. Menyediakan pelatihan dan bantuan bagi wirausaha lokal

Jawaban: 
B. Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah


62. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor infrastruktur?
A. Membangun jalan raya nasional di daerah
B. Menyediakan sarana transportasi dan jaringan komunikasi di daerah
C. Mengatur kebijakan infrastruktur di tingkat nasional
D. Mengawasi konstruksi bangunan di daerah

Jawaban: 
B. Menyediakan sarana transportasi dan jaringan komunikasi di daerah


63. Apa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam pemerintahan daerah?
A. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan daerah
B. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik di daerah
C. Pemberian wewenang kepada masyarakat dalam mengatur pemerintahan daerah
D. Keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif daerah

Jawaban: 
A. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan daerah


64. Apa yang dimaksud dengan musyawarah desa?
A. Pertemuan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota
B. Pertemuan antara warga desa untuk membahas masalah-masalah desa
C. Pertemuan antara pemerintah desa dengan pemerintah provinsi
D. Pertemuan antara warga desa dengan pemerintah pusat

Jawaban: 
B. Pertemuan antara warga desa untuk membahas masalah-masalah desa


65. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor kepegawaian?
A. Merekrut pegawai negeri sipil di daerah
B. Mengatur kebijakan kepegawaian di tingkat nasional
C. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pegawai di daerah
D. Menyediakan pelatihan dan pengembangan pegawai di daerah

Jawaban: 
A. Merekrut pegawai negeri sipil di daerah


66. Apa yang dimaksud dengan penataan ruang di tingkat daerah?
A. Proses penentuan penggunaan lahan dan tata ruang di suatu wilayah
B. Proses pengorganisasian ruang administrasi di tingkat daerah
C. Proses pemetaan wilayah administrasi pemerintahan di daerah
D. Proses pengaturan pembagian wilayah administrasi di tingkat nasional

Jawaban: 
A. Proses penentuan penggunaan lahan dan tata ruang di suatu wilayah


67. Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam sektor keamanan?
A. Membangun kepolisian daerah di daerah
B. Menyediakan fasilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah
C. Mengatur kebijakan keamanan nasional
D. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keamanan di daerah

Jawaban: 
B. Menyediakan fasilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah


68. Apa yang dimaksud dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)?
A. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah daerah
B. Rancangan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah
C. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
D. Rancangan rencana pembangunan di daerah

Jawaban: 
B. Rancangan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah