91 Soal (Esai) Administrasi Pertanahan Lengkap Jawaban
Latihan Soal (Essay) Bab Administrasi Pertanahan
62. Jelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
b. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi.
c. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
a. menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
b. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi.
c. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
63. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut.
a.
- Melakukan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pelaksanaan peninjauan lokasi.
- Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah BPN provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Melakukan pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
a.
- Melakukan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Pelaksanaan rapat koordinasi.
- Pelaksanaan peninjauan lokasi.
- Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah BPN provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Melakukan pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
64. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a.
- Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Melaksanakan rapat koordinasi
- Melaksanakan peninjauan lokasi.
- Menyiapkan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Membuat peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Melakukan pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
a.
- Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan.
- Kompilasi bahan koordinasi.
- Melaksanakan rapat koordinasi
- Melaksanakan peninjauan lokasi.
- Menyiapkan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
- Membuat peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
- Menerbitkan surat keputusan izin lokasi.
- Melakukan pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
b. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
65. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa tanah garapan.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa tanah garapan.
b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.
66. Jelaskan penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota yaitu:
a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
67. Jelaskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Melakukan pembentukan tim pengawasan pengendalian.
b. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
a. Melakukan pembentukan tim pengawasan pengendalian.
b. Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
68. Penggunaan tanah dibedakan menurut 2 jenis penggolongan yaitu?
Jawaban:
Jenis penggolongan:
a. Penggunaan tanah pedesaan (pertanian, peternakan).
b. Penggunaan tanah perkotaan (pemukiman, jasa, instansi).
a. Penggunaan tanah pedesaan (pertanian, peternakan).
b. Penggunaan tanah perkotaan (pemukiman, jasa, instansi).
69. Jelaskan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:
a. Melakukan pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia.
b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
f. Penerbitan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
a. Melakukan pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia.
b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
f. Penerbitan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
70. Jelaskan penetapan tanah ulayat berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
b. Membina, mengendalikan dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
a. Menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
b. Membina, mengendalikan dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
71. Jelaskan pengukuran dan pendaftaran tanah!
Jawaban:
Pengukuran dan pendaftaran tanah:
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia, dengan kegiatan:
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia, dengan kegiatan:
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.
72. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam pembangunan infrastruktur.
Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan, pembebasan lahan, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
73. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam Administrasi Pertanahan?
Jawaban:
Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam Administrasi Pertanahan adalah minimnya data dan informasi yang akurat, adanya konflik kepemilikan tanah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah.
74. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat membantu pengembangan sektor pariwisata?
Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat membantu pengembangan sektor pariwisata dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, serta memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.
75. Jelaskan perbedaan antara pendaftaran tanah fisik dan pendaftaran tanah yuridis.
Jawaban:
Pendaftaran tanah fisik melibatkan kegiatan pengukuran, pemetaan, dan identifikasi fisik tanah, sedangkan pendaftaran tanah yuridis berhubungan dengan aspek hukum kepemilikan tanah.
76. Apa yang dimaksud dengan sistem koordinat dalam Administrasi Pertanahan?
Jawaban:
Sistem koordinat adalah sistem yang digunakan untuk menentukan lokasi dan batas-batas tanah dalam pengukuran dan pemetaan, seperti sistem koordinat geografis atau sistem koordinat proyeksi.
77. Jelaskan perbedaan antara aset tanah negara dan aset tanah daerah.
Jawaban:
Aset tanah negara adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sedangkan aset tanah daerah adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau provinsi.
78. Bagaimana pentingnya Administrasi Pertanahan dalam pengelolaan konflik tanah?
Jawaban :
Administrasi Pertanahan penting dalam pengelolaan konflik tanah karena dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, menghindari tumpang tindih kepemilikan, serta menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian konflik.
79. Jelaskan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Administrasi Pertanahan.
Jawaban:
Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan Administrasi Pertanahan di tingkat nasional.
80. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dalam Administrasi Pertanahan?
Jawaban:
Pemberdayaan masyarakat dalam Administrasi Pertanahan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran tanah serta pengelolaan tanah secara berkelanjutan.
81. Jelaskan perbedaan antara pendaftaran tanah manual dan pendaftaran tanah secara online.
Jawaban:
Pendaftaran tanah manual dilakukan dengan cara pengisian formulir dan pengumpulan dokumen secara langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan pendaftaran tanah secara online dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh BPN.
82. Bagaimana pentingnya keberlanjutan Administrasi Pertanahan dalam pengelolaan tanah?
Jawaban:
Keberlanjutan Administrasi Pertanahan penting dalam pengelolaan tanah karena dapat memastikan keberlanjutan penggunaan tanah yang berkelanjutan, melindungi hak-hak pemilik tanah, serta menghindari tumpang tindih kepemilikan yang dapat menyebabkan konflik.
83. Jelaskan perbedaan antara sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna usaha.
Jawaban:
Sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan tanah secara penuh, sedangkan sertifikat hak guna usaha adalah bukti hak untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah orang lain untuk jangka waktu tertentu.
84. Apa yang dimaksud dengan penataan ruang dalam Administrasi Pertanahan?
Jawaban:
Penataan ruang dalam Administrasi Pertanahan adalah kegiatan pengaturan penggunaan tanah secara terencana untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat tanah, serta menghindari konflik penggunaan tanah.
85. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat mendukung investasi di sektor properti?
Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat mendukung investasi di sektor properti dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk proyek investasi, serta memastikan proses perizinan dan pembelian tanah berjalan lancar.
86. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam perlindungan lingkungan.
Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam perlindungan lingkungan dengan mengatur penggunaan tanah secara bijaksana, membatasi konversi lahan, serta memastikan adanya ruang terbuka hijau yang memadai.
87. Jelaskan perbedaan antara pemetaan skala besar dan pemetaan skala kecil dalam Administrasi Pertanahan.
Jawaban:
Pemetaan skala besar adalah pemetaan yang dilakukan dengan detail tinggi dan biasanya meliputi wilayah yang luas, sedangkan pemetaan skala kecil adalah pemetaan yang dilakukan dengan detail lebih rendah dan biasanya meliputi wilayah yang lebih kecil.
88. Apa yang dimaksud dengan permasalahan ganda dalam Administrasi Pertanahan?
Jawaban:
Permasalahan ganda dalam Administrasi Pertanahan terjadi ketika satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berbeda, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan.
89. Jelaskan peran Administrasi Pertanahan dalam peningkatan kesejahteraan petani.
Jawaban:
Administrasi Pertanahan berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani dengan memberikan kepastian hukum atas tanah pertanian, memfasilitasi pembiayaan dan investasi di sektor pertanian, serta mendukung pengembangan teknologi pertanian.
90. Bagaimana Administrasi Pertanahan dapat memfasilitasi pengelolaan hutan?
Jawaban:
Administrasi Pertanahan dapat memfasilitasi pengelolaan hutan dengan menyediakan data dan informasi mengenai tanah hutan, mengatur izin penggunaan hutan, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
91. Jelaskan izin lokasi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat !
Jawaban:
Untuk kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Melakukan penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria izin lokasi.
b.
- Memberikan izin lokasi lintas provinsi.
- Membatalkan izin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.
a. Melakukan penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria izin lokasi.
b.
- Memberikan izin lokasi lintas provinsi.
- Membatalkan izin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi.
c. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi.
Sebelumnya: