71 Soal (Pilgan) Administrasi Pertanahan Beserta Jawaban
Contoh Soal PG Tentang Administrasi Pertanahan
25. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal ini diatur dalam UUPA pasal....
A. 39
B. 40
C. 41
D. 45
Jawaban:
A. 39
26. Dalam menangani masalah pertanahan, koordinasi terutama diperlukan untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan yang timbul. Penyebab timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan antara lain masalah pertanahan yang bersifat administratif artinya masalah-masalah yang menyangkut ….
A. Gugatan terhadap suatu dasar hak/peralihan hak yang digunakan sebagai dasar pemberian hak atas tanah (originair) atau pencatatan pemindahan hak/balik nama (derivatif). Misalnya tanah dijual dua kali
B. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
C. Perselisihan mengenai suatu hak utama (prioritas) untuk memperoleh hak atas tanah seperti sengketa yang menyangkut batas tanah karena penunjukan batas yang tidak benar
D. Prosedur kepemilikan tanah yang tidak jelas
Jawaban:
B. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya pemegang hak berubah kewarganegaraan, tumpang tindih pemegang hak (sertifikat ganda) karena kekeliruan administrasi
27. Melalui Keputusan Presiden No 190 Tahun 1957 diatur lapangan pekerjaan Kementerian Agraria, yang pembentukannya melalui ….
A. UU No 21 Tahun 1961
B. PP No 24 Tahun 1997
C. Keppres No. 55 Tahun 1955
D. Surat Edaran Mendagri No. H. 20/5/7
Jawaban:
C. Keppres No. 55 Tahun 1955
28. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan pendapat dari….
A. Leonard D. White
B. The Liang Gie
C. William H. Newman
D. Sondang P. Siagian
Jawaban:
D. Sondang P. Siagian
29. Orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari setiap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dan secara langsung ia bertanggung jawab kepada manajer disebut....
A. Manajer
B. Supervisor
C. Pekerja
D. Staf
Jawaban:
B. Supervisor
30. Pengertian administrasi Negara menurut Nigro and Nigro adalah seperti tersebut dibawah ini kecuali ….
A. Merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta saling hubungan antar ketiganya
B. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan umum (negara) karenanya merupakan bagian dari proses politik
C. Secara nyata berbeda administrasi swasta dan erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
Jawaban:
D. Administrasi pemerintah negara yang meliputi lembaga-lembaga negara dan jabatan negara
31. Pedoman-pedoman Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya diatur dalam....
A. Inpres No. 9 Tahun 1973
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975
C. Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993
D. Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005
Jawaban:
A. Inpres No. 9 Tahun 1973
32. Kalimat di bawah ini yang menunjukkan contoh sistem yang bersifat deskriptif yaitu....
A. Ini mobil yang bisa memberikan layanan transportasi yang ekonomik
B. Ini perlengkapan keamanan
C. Ini program investasi yang akan meningkatkan dividen
D. Ini perlengkapan keamanan yang akan mencegah kecelakaan
Jawaban:
B. Ini perlengkapan keamanan
33. Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pertanahan menurut H.A.G. Sunendar adalah....
A. Sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
B. Sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses data spasial yang bergeo-referensi (berupa detail, fakta, kondisi, dan sebagainya) yang disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan semua persoalan serta keadaan dunia nyata
C. Alat bantu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan aspek hukum, administratif dan ekonomi untuk membantu perencanaan dan pembangunan suatu wilayah
D. Sistem pengadaan dan pelayanan data/informasi pertanahan pada suatu wilayah
Jawaban:
A. Sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan – kegiatan hukum, administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN
34. Suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)” (1997:1)...
A. Pertanahan
B. Publik
C. Niaga
D. Kuangan
Jawaban:
A. Pertanahan
35. Suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian administrasi pertanahan menurut....
A. Nyoman Nurjana
B. Rusmadi Murad
C. Wijana
D. Murwadi
Jawaban:
B. Rusmadi Murad
36. Apa yang dimaksud dengan hak pakai?
A. Hak kepemilikan tanah yang berlaku selama jangka waktu tertentu
B. Hak penggunaan tanah negara secara cuma-cuma
C. Hak kepemilikan tanah yang diberikan kepada masyarakat adat
D. Hak untuk menggunakan tanah orang lain
Jawaban:
B. Hak penggunaan tanah negara secara cuma-cuma
37. Di Indonesia, lembaga yang mengatur tata cara pendaftaran tanah adalah:
A. BPN
B. MK
C. BPK
D. MA
Jawaban:
A. BPN
38. Fungsi-fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini merupakan pendapat dari ....
A. Koontz dan O’Donnel
B. M. Manullang
C. Henry Fayol
D. Sarwoto
Jawaban:
B. M. Manullang
39. Peran-peran manajemen/manajerial menurut Mintzberg dalam perannya sebagai perunding (Negotiator) adalah….
A. Mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya; sebagai pusat syaraf informasi internal dan eksternal tentang organisasi
B. Bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan; mengisi posisi yang kosong (staffing), dan melatih
C. Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
D. Bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi dalam pelaksanaannya sebagai pembuat atau menyetujui seluruh keputusan organisasi yang penting
Jawaban:
C. Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan utama
40. Apa yang dimaksud dengan penilaian harga tanah?
A. Proses menentukan harga jual tanah
B. Proses mengevaluasi harga tanah setelah adanya perubahan
C. Proses menentukan nilai pajak tanah
D. Proses menentukan harga sewa tanah
Jawaban:
A. Proses menentukan harga jual tanah
41. Apa yang dimaksud dengan pemetaan partisipatif?
A. Proses pemetaan tanah oleh masyarakat secara sukarela
B. Proses pemetaan tanah oleh ahli pertanahan
C. Proses pemetaan tanah berdasarkan perintah pemerintah
D. Proses pemetaan tanah berdasarkan kepentingan individu
Jawaban:
A. Proses pemetaan tanah oleh masyarakat secara sukarela
42. Tertib hukum pertanahan yang diharapkan adalah...
A. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
B. Untuk setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap.
C. Terdapat mekanisme prosedur/tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun tetap menjamin kepastian hukum, yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten.
D. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.
Jawaban:
A. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
43. Tertib administrasi yang diharapkan adalah terciptanya suatu kondisi yang memungkinkan...
A. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
B. Semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah diterapkan pelaksanaannya secara efektif.
C. semua pihak yang menguasai dan/atau menggunakan tanah mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.
Jawaban:
D. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.
44. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air diatur dalam….
A. UU No. 9 Tahun 1985
B. UU No. 11 Tahun 1974
C. UU No. 11 Tahun 1967
D. UU No. 5 Tahun 1960
Jawaban:
A. UU No. 9 Tahun 1985
45. Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah, ini merupakan tertib ….
A. Hukum pertanahan
B. Administrasi pertanahan
C. Penggunaan /pemanfaatan tanah
D. Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
Jawaban:
C. Penggunaan /pemanfaatan tanah
46. Apa yang dimaksud dengan peraturan tata ruang?
A. Peraturan yang mengatur tata letak bangunan dan lahan dalam suatu wilayah
B. Peraturan yang mengatur pemilikan tanah oleh pemerintah
C. Peraturan yang mengatur penggunaan tanah pertanian
D. Peraturan yang mengatur batas-batas wilayah administratif
Jawaban:
A. Peraturan yang mengatur tata letak bangunan dan lahan dalam suatu wilayah
47. Yang dimaksud daftar buku tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 adalah ….
A. Kumpulan surat-surat ukur yang menguraikan keadaan, letak, luas serta batas-batas suatu bidang tanah yang haknya telah didaftar
B. Daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
C. Daftar semua tanah yang terdapat dalam suatu desa (tanah-tanah negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain)
D. Daftar nama orang-orang (dan badan hukum) yang mempunyai sesuatu hak atas tanah (termasuk hak tanggungan) di daerah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan
Jawaban:
B. Daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain
48. Biaya pendaftaran tanah diatur dalam....
A. UU No 4 Tahun 1996
B. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
C. Peraturan Menteri Agraria No 3 tahun 1995
D. PP No 10 Tahun 1961
Jawaban:
B. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1992
Selanjutnya: