105 Soal (Pilgan) Hukum Acara Pidana Beserta Jawaban
Contoh Soal PG Tentang Hukum Acara Pidana
36. Dalam hal terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Relatif) antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain,maka yang berwenang memutuskan sengketa tersebut adalah:
A. Pengadilan Negeri.
B. Mahkamah Agung.
C. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
D. Mahkamah Militer Tinggi.
Jawaban:
C. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
37. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas .....
A. Asas oportunitas
B. Asas presumption of innocent
C. Asas fair, impartial, impersonal and objective
D. Asas equality before the law
Jawaban:
C. Asas fair, impartial, impersonal and objective
38. Makna peradilan pidana terpadu (criminal justice system) berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dikemukakan oleh ........
A. Moeljatno
B. Muladi
C. Barda Nawawi Arief
D. Nyoman Sarikat Putera Jaya
Jawaban:
B. Muladi
39. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh petugas Polri yang minimal berpangkat .......
A. Sekurang-kurangnya mayor
B. Sekurang-kurangnya sersan
C. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
D. Sekurang-kurangnya AKBP
Jawaban:
C. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
40. Salah satu alasan penghentian penyidikan adalah:
A. Jika tidak terdapat cukup bukti.
B. Tidak adanya surat tugas/perintah.
C. Demi kepentingankeluargatersangka.
D. Peristiwayang diselidiki tersebut bukan merupakankejahatan berat
Jawaban:
A. Jika tidak terdapat cukup bukti.
41. Gugatan Praperadilan dapat diajukan ke Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, kecuali:
A. Sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan.
B. Sah/tidaknya penghentian penyidikan.
C. Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya.
D. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.
Jawaban:
C. Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya.
42. Penyidik dalam menggunakan wewenangnya untuk menggeledah rumah, adalah:
A. Berpangkat minimal Kapten.
B. Disaksikan oleh minimal 1 (satu) orang saksi.
C. Menunjukkan KTP terhadap Ketua RT.
D. Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat
Jawaban:
D. Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat
43. Pada Pasal berapa bantuan hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa diatur dalam KUHAP:
A. Pasal 50-68 KUHAP.
B. Pasal 75 KUHAP.
C. Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 KUHAP.
D. Pasal 76 KUHAP
Jawaban:
C. Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 KUHAP.
44. Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh instansi-instansi di bawah ini, kecuali:
A. Jaksa.
B. Penuntut umum.
C. Penyidik atas perintahpenyidik yang berwenang.
D. Hakim.
Jawaban:
A. Jaksa.
45. Dalam KUHAP pihak yang berwenang melakukan Penyelidikan diatur dalam ketentuan ...
A. Pasal 1 angka 1
B. Pasal 1 angka 2
C. Pasal 1 angka 3
D. Pasal 1 angka 4
Jawaban:
D. Pasal 1 angka 4
46. Di bawah ini yang merupakan kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik adalah ....
A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
B. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
C. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
D. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
Jawaban:
A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
47. Alasan mengapa melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah ....
A. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
B. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
C. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana
D. Semua jawaban benar
Jawaban:
D. Semua jawaban benar
48. Keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut umum dipergunakan istilah prapenuntutan, dan merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ....
A. Lilik Mulyadi
B. Andi Hamzah
C. Wirjono Prodjodikoro
D. Muladi
Jawaban:
A. Lilik Mulyadi
49. Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik adalah menyangkut prapenuntutan, dan poin yang paling krusial yaitu mengenai ....
A. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penghentian penyidikan
B. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum
C. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
D. Penghentian penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum
Jawaban:
C. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
50. Berapa lama waktu penahanan yang diperiukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidik ditambah waktu perpanjangannya:
A. 14 (empat belas) hari.
B. 40 (empat puluh) hari.
C. 20 (dua puluh) hari.
D. 60 (enam puluh) hari.
Jawaban:
D. 60 (enam puluh) hari.
51. Berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung?:
A. 120 (seratus dua puluh) hari.
B. 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
C. 240 (dua ratus empatpuluh) hari.
D. 400 (empat ratus) hari.
Jawaban:
D. 400 (empat ratus) hari.
52. Di bawah ini termasuk hak Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan, kecuali:
A. Hak untuk menghubungi penasehat hukum.
B. Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya.
C. Hak untuk menerima kunjuhgan dokter.
D. Hak untuk menghubungi rohaniawan.
Jawaban:
B. Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya
53. Apakah sistem yang dianut dalam pembuktian menurut KUHAP?:
A. Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Tersangka/ Terdakwa.
B. Pembuktian oleh Tersangka/ Terdakwa.
C. Pembuktian oleh Penuntut Umum.
D. Pembuktian oleh penyidik kepolisian.
Jawaban:
C. Pembuktian oleh Penuntut Umum.
54. Di bawah iniyang merupakan isi surat dakwaan adalah:
A. Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana.
B. Keterangan mengenai waktu dan tempat dimana perbuatan itu dilakukan.
C. Keadaan Terdakwa melakukan perbuatan itu.
D. Kesimpulan Terdakwa bersalah atau tidak.
Jawaban:
A. Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana.
55. Di bawah ini yang merupakan bentuk-bentuk surat dakwaan, Kecuali adalah ....
A. Tunggal
B. Alternatif
C. Subsider
D. Kombinasi
Jawaban:
D. Kombinasi
56. Di bawah ini pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, Kecuali adalah .......
A. Notaris
B. Tersangka, keluarganya
C. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan
D. Penasehat hukumnya tersangka
Jawaban:
A. Notaris
57. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai perbedaan mendasar antara lembaga praperadilan dan habeas corpus ....
A. Bunyi surat perintah praperadilan adalah sebagai berikut: “Tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”
B. Pada praperadilan surat perintah yang dikeluarkan melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun
C. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan
D. Habeas corpus kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan
Jawaban:
C. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan
58. Fungsi pengawasan horizontal praperadilan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh .....
A. M. Yahya Harahap
B. Lilik Mulyadi
C. Andi Hamzah
D. Loebby Loqman
Jawaban:
D. Loebby Loqman
59. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya, sedangkan rehabilitasi diajukan karena ….
A. Perbuatan Perdata
B. Perbuatan tercela pejabat publik
C. Mengganggu ketertiban umum
D. Perbuatan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
Jawaban:
D. Perbuatan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
60. Pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, diatur dalam KUHAP pada Pasal ........
A. 213
B. 214
C. 215
D. 216
Jawaban:
C. 215
61. Berikut ini merupakan kelemahan dasar praperadilan menurut penelitian Komisi Hukum Nasional adalah ....
A. Hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum
B. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim
C. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan
D. Semua jawaban benar
Jawaban:
D. Semua jawaban benar
62. Setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan telah dicatat dalam buku register perkara praperadilan, pada hari itu juga panitera menyampaikan permintaan kepada ketua pengadilan negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan, hal ini berdasarkan ............
A. Pasal 78 ayat (1) KUHAP
B. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
C. Pasal 78 ayat (3) KUHAP
D. Pasal 78 ayat (4) KUHAP
Jawaban:
B. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
63. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dinilai dan dirasakan oleh berbagai kalangan terutama oleh pakar hukum serta praktisi hukum sebagai salah satu kelemahan dari KUHAP, hal tersebut dikarenakan ....
A. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
B. Dalam putusan praperadilan tidak lengkap memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya
C. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam lembaga praperadilan
D. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan praperadilan belum selesai atau belum diputus, ternyata perkara pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka permohonan pemeriksaan praperadilan gugur
Jawaban:
A. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan praperadilan terutama dengan cara menunda pemeriksaan praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
64. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum ....
A. Banding
B. Kasasi
C. Peninjauan kembali
D. Kasasi demi kepentingan hukum
Jawaban:
A. Banding
65. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat yaitu ....
A. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama
B. Sifat perkara sederhana
C. Pembuktian dan penerapan hukum mudah
D. Pembuktian hukum sederhana
Jawaban:
B. Sifat perkara sederhana
66. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah ....
A. Penuntut umum atas perintah dari ketua pengadilan negeri
B. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang memeriksa perkara
C. Panitera atas perintah dari ketua pengadilan negeri
D. Hakim
Jawaban:
D. Hakim
67. Dalam hal terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan ketentuan yang terdapat dalam ....
A. Acara pemeriksaan cepat
B. Acara pemeriksaan singkat
C. Acara pemeriksaan biasa
D. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan
Jawaban:
D. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan
68. Salah satu tahap dalam pemeriksaan sidang adalah pengajuan eksepsi, yang dimaksud eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah ....
A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
B. Terdakwa yang sudah meninggal dunia
C. Kewenangan mengadili perkara didasarkan pada faktor wilayah hukum suatu pengadilan
D. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang
Jawaban:
A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana
69. Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum merupakan ....
A. Saksi a charge
B. Saksi a decharge
C. Saksi mahkota
D. Kroon getulge
Jawaban:
B. Saksi a decharge
70. Hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional adalah salah satu teori pembuktian, yaitu ....
A. Conviction raisonee
B. Conviction intime
C. Negatief wettelijk bewijstheorie
D. Vrije bewijst
Jawaban:
A. Conviction raisonee
Selanjutnya: